Headlines

0
PUISI: DI PEKAT MALAM PUISI: DI PEKAT MALAM

Pekat malam di kota hollandia/dok Piribadi YUPIWO APOGO |NEWS © 2017 PUISI: DI PEKAT MALAM Malam ini bulan purnama Semua terliha...

0
Papua kembali disoroti pada sidang Dewan HAM PBB ke-36 Papua kembali disoroti pada sidang Dewan HAM PBB ke-36

Delagasi yang hadir pada pembukaan sesi Dewan HAM PBB ke-36 di kantor PBB di Jenewa, Swiss, 11 September 2017 - Laurent Gillieron/EPA-EF...

0
Orang Papua, Media, dan Kebenaran Orang Papua, Media, dan Kebenaran

Penulis Hengky Yeimo – Dok Pribadi YUPIWO APOGO |NEWS © 2017 OPINI: OLEH:HENKY YEIMO Bill Kovach dan Tom Rosentiel dalam bukunya be...

0
Selamat Merayakan Hari Kemerdekaan Papua New Guinea Yang Ke-42 Selamat Merayakan Hari Kemerdekaan Papua New Guinea Yang Ke-42

Hari kemerdekaan Pgn Ke-42 YUPIWO APOGO |NEWS © 2017 UCAPAN: Kami admin Yupiwo Apogo News dan Bangsa Papua barat mengucapkan, Selam...

PUISI: DI PEKAT MALAM

Posted by Admin:Yupiwo Apogo News | Jumat, 22 September 2017 | Posted in ,

Pekat malam di kota hollandia/dok Piribadi
YUPIWO APOGO |NEWS © 2017
PUISI:

DI PEKAT MALAM

Malam ini bulan purnama
Semua terlihat begitu jelas
Langitpun terbuka bebas
Terlihat sejuta bintang-bintang di langit

Aku duduk bersila
Di bawah lampu temaran
Sambil menatap di langit
Yang terbuka disana
Hati ini ingin mengisyaratkan
Hntuk bertemu dengan bintang-bintang disana
Karena aku ingin berbincang di malam yang kelap ini

Tetapi aku tak punya sayap
Untuk bertemu dengan
Bintang-bintang yang terlihat disana

Seandainya
Malam ini malaikat
Mengatarkan ku kesana
Pasti aku mendapatkan
Kelegaan disana

Karya:Wempi W. Doo
Kota Raja,07 Sebtember 2017

Papua kembali disoroti pada sidang Dewan HAM PBB ke-36

Posted by Admin:Yupiwo Apogo News | | Posted in ,

Delagasi yang hadir pada pembukaan sesi Dewan HAM PBB ke-36 di kantor PBB di Jenewa, Swiss, 11 September 2017 - Laurent Gillieron/EPA-EFE
YUPIWO APOGO |NEWS © 2017
INTERNASIONAL:
Sumber:Tabloidjubi


Nabire, Jubi – Pada sesi sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Selasa (19/9) lalu isu hak azasi manusia sipil politik dan peminggirian Orang Asli Papua kembali diangkat oleh Pemerintah Solomon dan 4 jaringan LSM internasional.
Terdapat lima persoalan utama yang menjadi sorotan Permanent Mission Kepulauan Solomon di Jenewa, Swiss yang diungkapkan dalam sesi Debat Umum ke-18 pada sidang rutin Dewan HAM PBB ke-36 yang dapat disaksikan langsung di Web TV UN itu.
Persoalan yang dimaksud meliputi kebebasan berekspresi dan berkumpul, penangkapan dan pembunuhan di luar hukum terhadap Orang Asli Papua (OAP), kebijakan transmigrasi yang tetap dikondisikan oleh Jakarta, kondisi kesehatan OAP, serta diskriminasi dan peminggiran OAP.
“Militer dan Polisi Indonesia masih terus saja menekan OAP untuk dapat mewujudkan hak mereka bebas berpendapat, berekspresi, berkumpul secara damai serta berorganisasi… antara bulan Juli dan Agustus saja, lebih dari 300 orang Papua ditangkap dan beberapa mendapat kekerasan selama melaksanakan hak berkumpulnya secara damai,” ujar Barret Salato, Charge de Affairs Konselor Kepulauan Solomon untuk PBB di Jenewa, seperti dikutip dalam dalam naskah tertulis pidatonya, Selasa (19/9).
Penurunan populasi OAP di Papua dan Papua Barat juga menjadi sorotan khusus pidato Salato, ditambah kondisi kesehatan dan diskriminasi berbasis ras dan pelanggaran HAM yang terus terjadi.
“Dalam Peringatan Awal organisasi Masyarakat Sipil internasional kepada Committee on the Elimination of Racial Discrimantion (CERD) dilaporkan bahwa populasi OAP menurun drastis, dari 96,09% di tahun 1971 menjadi hanya kurang dari 42% saat ini. Tanpa melakukan aksi yang tepat, maka diperkirakan populasi OAP akan hilang dalam 40 tahun ke depan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu Solomon mendesak Pemerintah Indonesia untuk membangun dialog konstruktif dengan OAP untuk mengatasi akar penyebab pelanggaran HAM tersebut. “Kami juga meminta agar pelapor khusus PBB untuk hak orang asli dan pelapor khusus untuk pembunuhan sewenang-wenang dan di luar hokum berkunjung ke West Papua,” ujar Salato diakhir pidatonya.
Di kesempatan yang sama, empat organisasi sipil internasional juga menyampaikan sikap mereka atas situasi West Papua.
Vivat Internasional, Franciscans International (FI), International Coalition for Papua (ICP), dan Westpapua Netzwerk (WPN) juga mendesak Pemerintah Indonesia menindaklanjuti permintaan dialog politik antara pihak-pihak yang berkonflik atas dasar saling percaya terhadap rakyat Papua.
Mereka juga meminta Indonesia mengundang Pelapor Khusus PBB untuk Pembunuhan di luar hukum serta menyegerakan penyelesaian kasus-kasus pembunuhan tersebut melalui sistem peradilan yang transparan.
Secara khusus mereka menyoroti kasus-kasus penembakan rakyat sipil di Papua yang tidak berhasil membawa para pelaku dari pihak aparat keamanan ke pengadilan yang transparan.
Kasus-kasus seperti Timika, Paniai, Sugapa, serta kasus yang terbaru penembakan di Kampung Oneibo, Deiyai, dimana negara berjanji untuk menanganinya secara hukum dan membuat para pelaku bertanggung jawab, belum terpenuhi.
Sebelumnya seperti diberitakan tabloidjubi.com Maret lalu, Pemerintah Indonesia juga mendapat kritikan keras dalam Sidang Dewan HAM Sesi ke-34, 1 Maret 2017 di Jenewa.  Kritikan ini datang dari tujuh negara Pasifik yang menyampaikan pernyataan bersama di hadapan sidang Dewan HAM PBB itu.
Vanuatu mewakili Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Marshall Islands, dan Solomon Islands di hadapan negara-negara anggota PBB menyampaikan bahwa dalam lima belas tahun terakhir Komisi Nasional Indonesia Hak Asasi Manusia telah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran HAM berat oleh aparat keamanan Indonesia yang terjadi di Wasior, Wamena, dan Paniai. Namun belum ada satu dari tiga kasus ini yang sampai ke pengadilan.
Mereka juga menyoroti kebijakan migrasi penududk non-Papua ke Papua yang dijalankan pemerintah Indonesia semakin mengarah pada penurunan dramatis dalam persentase penduduk asli Papua.
Sementara respon delegasi Indonesia pada saat itu terhadap ketujuh negara Pasifik yang mengangkat isu pelanggaran HAM dituding sebagai pintu masuk pemberian dukungan terhadap right to self determination Papua yang selalu disuarakan oleh gerakan separatisme Papua.
"Politisasi isu HAM Papua di sidang Dewan HAM dan berbagai forum PBB ini sangat bertentangan dengan Prinsip Penghormatan Kedaulatan dan Integritas Wilayah sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan berbagai hukum internasional lainnya,” kata Irwansyah Mukhlis, Sekretaris Dua misi Indonesia di Jenewa Maret lalu.(*)

 Sumber:Jubi
Nabire -- Pada sesi sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Selasa (19/9) lalu isu hak azasi manusia sipil politik dan peminggirian Orang Asli Papua kembali diangkat oleh Pemerintah Solomon dan 4 jaringan LSM internasional. Terdapat lima persoalan utama yang menjadi sorotan Permanent Mission Kepulauan Solomon di Jenewa, Swiss yang diungkapkan dalam sesi Debat Umum ke-18 pada sidang rutin Dewan HAM PBB ke-36 yang dapat disaksikan langsung di Web TV UN itu. Persoalan yang dimaksud meliputi kebebasan berekspresi dan berkumpul, penangkapan dan pembunuhan di luar hukum terhadap Orang Asli Papua (OAP), kebijakan transmigrasi yang tetap dikondisikan oleh Jakarta, kondisi kesehatan OAP, serta diskriminasi dan peminggiran OAP. “Militer dan Polisi Indonesia masih terus saja menekan OAP untuk dapat mewujudkan hak mereka bebas berpendapat, berekspresi, berkumpul secara damai serta berorganisasi… antara bulan Juli dan Agustus saja, lebih dari 300 orang Papua ditangkap dan beberapa mendapat kekerasan selama melaksanakan hak berkumpulnya secara damai,” ujar Barret Salato, Charge de Affairs Konselor Kepulauan Solomon untuk PBB di Jenewa, seperti dikutip dalam dalam naskah tertulis pidatonya, Selasa (19/9). Penurunan populasi OAP di Papua dan Papua Barat juga menjadi sorotan khusus pidato Salato, ditambah kondisi kesehatan dan diskriminasi berbasis ras dan pelanggaran HAM yang terus terjadi. “Dalam Peringatan Awal organisasi Masyarakat Sipil internasional kepada Committee on the Elimination of Racial Discrimantion (CERD) dilaporkan bahwa populasi OAP menurun drastis, dari 96,09% di tahun 1971 menjadi hanya kurang dari 42% saat ini. Tanpa melakukan aksi yang tepat, maka diperkirakan populasi OAP akan hilang dalam 40 tahun ke depan,” ujarnya. Dalam kesempatan itu Solomon mendesak Pemerintah Indonesia untuk membangun dialog konstruktif dengan OAP untuk mengatasi akar penyebab pelanggaran HAM tersebut. “Kami juga meminta agar pelapor khusus PBB untuk hak orang asli dan pelapor khusus untuk pembunuhan sewenang-wenang dan di luar hokum berkunjung ke West Papua,” ujar Salato diakhir pidatonya. Di kesempatan yang sama, empat organisasi sipil internasional juga menyampaikan sikap mereka atas situasi West Papua. Vivat Internasional, Franciscans International (FI), International Coalition for Papua (ICP), dan Westpapua Netzwerk (WPN) juga mendesak Pemerintah Indonesia menindaklanjuti permintaan dialog politik antara pihak-pihak yang berkonflik atas dasar saling percaya terhadap rakyat Papua. Mereka juga meminta Indonesia mengundang Pelapor Khusus PBB untuk Pembunuhan di luar hukum serta menyegerakan penyelesaian kasus-kasus pembunuhan tersebut melalui sistem peradilan yang transparan. Secara khusus mereka menyoroti kasus-kasus penembakan rakyat sipil di Papua yang tidak berhasil membawa para pelaku dari pihak aparat keamanan ke pengadilan yang transparan. Kasus-kasus seperti Timika, Paniai, Sugapa, serta kasus yang terbaru penembakan di Kampung Oneibo, Deiyai, dimana negara berjanji untuk menanganinya secara hukum dan membuat para pelaku bertanggung jawab, belum terpenuhi. Sebelumnya seperti diberitakan tabloidjubi.com Maret lalu, Pemerintah Indonesia juga mendapat kritikan keras dalam Sidang Dewan HAM Sesi ke-34, 1 Maret 2017 di Jenewa. Kritikan ini datang dari tujuh negara Pasifik yang menyampaikan pernyataan bersama di hadapan sidang Dewan HAM PBB itu. Vanuatu mewakili Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Marshall Islands, dan Solomon Islands di hadapan negara-negara anggota PBB menyampaikan bahwa dalam lima belas tahun terakhir Komisi Nasional Indonesia Hak Asasi Manusia telah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran HAM berat oleh aparat keamanan Indonesia yang terjadi di Wasior, Wamena, dan Paniai. Namun belum ada satu dari tiga kasus ini yang sampai ke pengadilan. Mereka juga menyoroti kebijakan migrasi penududk non-Papua ke Papua yang dijalankan pemerintah Indonesia semakin mengarah pada penurunan dramatis dalam persentase penduduk asli Papua. Sementara respon delegasi Indonesia pada saat itu terhadap ketujuh negara Pasifik yang mengangkat isu pelanggaran HAM dituding sebagai pintu masuk pemberian dukungan terhadap right to self determination Papua yang selalu disuarakan oleh gerakan separatisme Papua. "Politisasi isu HAM Papua di sidang Dewan HAM dan berbagai forum PBB ini sangat bertentangan dengan Prinsip Penghormatan Kedaulatan dan Integritas Wilayah sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan berbagai hukum internasional lainnya,” kata Irwansyah Mukhlis, Sekretaris Dua misi Indonesia di Jenewa Maret lalu.(*) Posted by: Zely Ariane Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2017/09/papua-kembali-disoroti-pada-sidang-dewan-ham-pbb-ke36.html
Nabire -- Pada sesi sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Selasa (19/9) lalu isu hak azasi manusia sipil politik dan peminggirian Orang Asli Papua kembali diangkat oleh Pemerintah Solomon dan 4 jaringan LSM internasional. Terdapat lima persoalan utama yang menjadi sorotan Permanent Mission Kepulauan Solomon di Jenewa, Swiss yang diungkapkan dalam sesi Debat Umum ke-18 pada sidang rutin Dewan HAM PBB ke-36 yang dapat disaksikan langsung di Web TV UN itu. Persoalan yang dimaksud meliputi kebebasan berekspresi dan berkumpul, penangkapan dan pembunuhan di luar hukum terhadap Orang Asli Papua (OAP), kebijakan transmigrasi yang tetap dikondisikan oleh Jakarta, kondisi kesehatan OAP, serta diskriminasi dan peminggiran OAP. “Militer dan Polisi Indonesia masih terus saja menekan OAP untuk dapat mewujudkan hak mereka bebas berpendapat, berekspresi, berkumpul secara damai serta berorganisasi… antara bulan Juli dan Agustus saja, lebih dari 300 orang Papua ditangkap dan beberapa mendapat kekerasan selama melaksanakan hak berkumpulnya secara damai,” ujar Barret Salato, Charge de Affairs Konselor Kepulauan Solomon untuk PBB di Jenewa, seperti dikutip dalam dalam naskah tertulis pidatonya, Selasa (19/9). Penurunan populasi OAP di Papua dan Papua Barat juga menjadi sorotan khusus pidato Salato, ditambah kondisi kesehatan dan diskriminasi berbasis ras dan pelanggaran HAM yang terus terjadi. “Dalam Peringatan Awal organisasi Masyarakat Sipil internasional kepada Committee on the Elimination of Racial Discrimantion (CERD) dilaporkan bahwa populasi OAP menurun drastis, dari 96,09% di tahun 1971 menjadi hanya kurang dari 42% saat ini. Tanpa melakukan aksi yang tepat, maka diperkirakan populasi OAP akan hilang dalam 40 tahun ke depan,” ujarnya. Dalam kesempatan itu Solomon mendesak Pemerintah Indonesia untuk membangun dialog konstruktif dengan OAP untuk mengatasi akar penyebab pelanggaran HAM tersebut. “Kami juga meminta agar pelapor khusus PBB untuk hak orang asli dan pelapor khusus untuk pembunuhan sewenang-wenang dan di luar hokum berkunjung ke West Papua,” ujar Salato diakhir pidatonya. Di kesempatan yang sama, empat organisasi sipil internasional juga menyampaikan sikap mereka atas situasi West Papua. Vivat Internasional, Franciscans International (FI), International Coalition for Papua (ICP), dan Westpapua Netzwerk (WPN) juga mendesak Pemerintah Indonesia menindaklanjuti permintaan dialog politik antara pihak-pihak yang berkonflik atas dasar saling percaya terhadap rakyat Papua. Mereka juga meminta Indonesia mengundang Pelapor Khusus PBB untuk Pembunuhan di luar hukum serta menyegerakan penyelesaian kasus-kasus pembunuhan tersebut melalui sistem peradilan yang transparan. Secara khusus mereka menyoroti kasus-kasus penembakan rakyat sipil di Papua yang tidak berhasil membawa para pelaku dari pihak aparat keamanan ke pengadilan yang transparan. Kasus-kasus seperti Timika, Paniai, Sugapa, serta kasus yang terbaru penembakan di Kampung Oneibo, Deiyai, dimana negara berjanji untuk menanganinya secara hukum dan membuat para pelaku bertanggung jawab, belum terpenuhi. Sebelumnya seperti diberitakan tabloidjubi.com Maret lalu, Pemerintah Indonesia juga mendapat kritikan keras dalam Sidang Dewan HAM Sesi ke-34, 1 Maret 2017 di Jenewa. Kritikan ini datang dari tujuh negara Pasifik yang menyampaikan pernyataan bersama di hadapan sidang Dewan HAM PBB itu. Vanuatu mewakili Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Marshall Islands, dan Solomon Islands di hadapan negara-negara anggota PBB menyampaikan bahwa dalam lima belas tahun terakhir Komisi Nasional Indonesia Hak Asasi Manusia telah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran HAM berat oleh aparat keamanan Indonesia yang terjadi di Wasior, Wamena, dan Paniai. Namun belum ada satu dari tiga kasus ini yang sampai ke pengadilan. Mereka juga menyoroti kebijakan migrasi penududk non-Papua ke Papua yang dijalankan pemerintah Indonesia semakin mengarah pada penurunan dramatis dalam persentase penduduk asli Papua. Sementara respon delegasi Indonesia pada saat itu terhadap ketujuh negara Pasifik yang mengangkat isu pelanggaran HAM dituding sebagai pintu masuk pemberian dukungan terhadap right to self determination Papua yang selalu disuarakan oleh gerakan separatisme Papua. "Politisasi isu HAM Papua di sidang Dewan HAM dan berbagai forum PBB ini sangat bertentangan dengan Prinsip Penghormatan Kedaulatan dan Integritas Wilayah sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan berbagai hukum internasional lainnya,” kata Irwansyah Mukhlis, Sekretaris Dua misi Indonesia di Jenewa Maret lalu.(*) Posted by: Zely Ariane Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2017/09/papua-kembali-disoroti-pada-sidang-dewan-ham-pbb-ke36.html
Nabire -- Pada sesi sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Selasa (19/9) lalu isu hak azasi manusia sipil politik dan peminggirian Orang Asli Papua kembali diangkat oleh Pemerintah Solomon dan 4 jaringan LSM internasional. Terdapat lima persoalan utama yang menjadi sorotan Permanent Mission Kepulauan Solomon di Jenewa, Swiss yang diungkapkan dalam sesi Debat Umum ke-18 pada sidang rutin Dewan HAM PBB ke-36 yang dapat disaksikan langsung di Web TV UN itu. Persoalan yang dimaksud meliputi kebebasan berekspresi dan berkumpul, penangkapan dan pembunuhan di luar hukum terhadap Orang Asli Papua (OAP), kebijakan transmigrasi yang tetap dikondisikan oleh Jakarta, kondisi kesehatan OAP, serta diskriminasi dan peminggiran OAP. “Militer dan Polisi Indonesia masih terus saja menekan OAP untuk dapat mewujudkan hak mereka bebas berpendapat, berekspresi, berkumpul secara damai serta berorganisasi… antara bulan Juli dan Agustus saja, lebih dari 300 orang Papua ditangkap dan beberapa mendapat kekerasan selama melaksanakan hak berkumpulnya secara damai,” ujar Barret Salato, Charge de Affairs Konselor Kepulauan Solomon untuk PBB di Jenewa, seperti dikutip dalam dalam naskah tertulis pidatonya, Selasa (19/9). Penurunan populasi OAP di Papua dan Papua Barat juga menjadi sorotan khusus pidato Salato, ditambah kondisi kesehatan dan diskriminasi berbasis ras dan pelanggaran HAM yang terus terjadi. “Dalam Peringatan Awal organisasi Masyarakat Sipil internasional kepada Committee on the Elimination of Racial Discrimantion (CERD) dilaporkan bahwa populasi OAP menurun drastis, dari 96,09% di tahun 1971 menjadi hanya kurang dari 42% saat ini. Tanpa melakukan aksi yang tepat, maka diperkirakan populasi OAP akan hilang dalam 40 tahun ke depan,” ujarnya. Dalam kesempatan itu Solomon mendesak Pemerintah Indonesia untuk membangun dialog konstruktif dengan OAP untuk mengatasi akar penyebab pelanggaran HAM tersebut. “Kami juga meminta agar pelapor khusus PBB untuk hak orang asli dan pelapor khusus untuk pembunuhan sewenang-wenang dan di luar hokum berkunjung ke West Papua,” ujar Salato diakhir pidatonya. Di kesempatan yang sama, empat organisasi sipil internasional juga menyampaikan sikap mereka atas situasi West Papua. Vivat Internasional, Franciscans International (FI), International Coalition for Papua (ICP), dan Westpapua Netzwerk (WPN) juga mendesak Pemerintah Indonesia menindaklanjuti permintaan dialog politik antara pihak-pihak yang berkonflik atas dasar saling percaya terhadap rakyat Papua. Mereka juga meminta Indonesia mengundang Pelapor Khusus PBB untuk Pembunuhan di luar hukum serta menyegerakan penyelesaian kasus-kasus pembunuhan tersebut melalui sistem peradilan yang transparan. Secara khusus mereka menyoroti kasus-kasus penembakan rakyat sipil di Papua yang tidak berhasil membawa para pelaku dari pihak aparat keamanan ke pengadilan yang transparan. Kasus-kasus seperti Timika, Paniai, Sugapa, serta kasus yang terbaru penembakan di Kampung Oneibo, Deiyai, dimana negara berjanji untuk menanganinya secara hukum dan membuat para pelaku bertanggung jawab, belum terpenuhi. Sebelumnya seperti diberitakan tabloidjubi.com Maret lalu, Pemerintah Indonesia juga mendapat kritikan keras dalam Sidang Dewan HAM Sesi ke-34, 1 Maret 2017 di Jenewa. Kritikan ini datang dari tujuh negara Pasifik yang menyampaikan pernyataan bersama di hadapan sidang Dewan HAM PBB itu. Vanuatu mewakili Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Marshall Islands, dan Solomon Islands di hadapan negara-negara anggota PBB menyampaikan bahwa dalam lima belas tahun terakhir Komisi Nasional Indonesia Hak Asasi Manusia telah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran HAM berat oleh aparat keamanan Indonesia yang terjadi di Wasior, Wamena, dan Paniai. Namun belum ada satu dari tiga kasus ini yang sampai ke pengadilan. Mereka juga menyoroti kebijakan migrasi penududk non-Papua ke Papua yang dijalankan pemerintah Indonesia semakin mengarah pada penurunan dramatis dalam persentase penduduk asli Papua. Sementara respon delegasi Indonesia pada saat itu terhadap ketujuh negara Pasifik yang mengangkat isu pelanggaran HAM dituding sebagai pintu masuk pemberian dukungan terhadap right to self determination Papua yang selalu disuarakan oleh gerakan separatisme Papua. "Politisasi isu HAM Papua di sidang Dewan HAM dan berbagai forum PBB ini sangat bertentangan dengan Prinsip Penghormatan Kedaulatan dan Integritas Wilayah sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan berbagai hukum internasional lainnya,” kata Irwansyah Mukhlis, Sekretaris Dua misi Indonesia di Jenewa Maret lalu.(*) Posted by: Zely Ariane Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2017/09/papua-kembali-disoroti-pada-sidang-dewan-ham-pbb-ke36.html
Nabire -- Pada sesi sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Selasa (19/9) lalu isu hak azasi manusia sipil politik dan peminggirian Orang Asli Papua kembali diangkat oleh Pemerintah Solomon dan 4 jaringan LSM internasional. Terdapat lima persoalan utama yang menjadi sorotan Permanent Mission Kepulauan Solomon di Jenewa, Swiss yang diungkapkan dalam sesi Debat Umum ke-18 pada sidang rutin Dewan HAM PBB ke-36 yang dapat disaksikan langsung di Web TV UN itu. Persoalan yang dimaksud meliputi kebebasan berekspresi dan berkumpul, penangkapan dan pembunuhan di luar hukum terhadap Orang Asli Papua (OAP), kebijakan transmigrasi yang tetap dikondisikan oleh Jakarta, kondisi kesehatan OAP, serta diskriminasi dan peminggiran OAP. “Militer dan Polisi Indonesia masih terus saja menekan OAP untuk dapat mewujudkan hak mereka bebas berpendapat, berekspresi, berkumpul secara damai serta berorganisasi… antara bulan Juli dan Agustus saja, lebih dari 300 orang Papua ditangkap dan beberapa mendapat kekerasan selama melaksanakan hak berkumpulnya secara damai,” ujar Barret Salato, Charge de Affairs Konselor Kepulauan Solomon untuk PBB di Jenewa, seperti dikutip dalam dalam naskah tertulis pidatonya, Selasa (19/9). Penurunan populasi OAP di Papua dan Papua Barat juga menjadi sorotan khusus pidato Salato, ditambah kondisi kesehatan dan diskriminasi berbasis ras dan pelanggaran HAM yang terus terjadi. “Dalam Peringatan Awal organisasi Masyarakat Sipil internasional kepada Committee on the Elimination of Racial Discrimantion (CERD) dilaporkan bahwa populasi OAP menurun drastis, dari 96,09% di tahun 1971 menjadi hanya kurang dari 42% saat ini. Tanpa melakukan aksi yang tepat, maka diperkirakan populasi OAP akan hilang dalam 40 tahun ke depan,” ujarnya. Dalam kesempatan itu Solomon mendesak Pemerintah Indonesia untuk membangun dialog konstruktif dengan OAP untuk mengatasi akar penyebab pelanggaran HAM tersebut. “Kami juga meminta agar pelapor khusus PBB untuk hak orang asli dan pelapor khusus untuk pembunuhan sewenang-wenang dan di luar hokum berkunjung ke West Papua,” ujar Salato diakhir pidatonya. Di kesempatan yang sama, empat organisasi sipil internasional juga menyampaikan sikap mereka atas situasi West Papua. Vivat Internasional, Franciscans International (FI), International Coalition for Papua (ICP), dan Westpapua Netzwerk (WPN) juga mendesak Pemerintah Indonesia menindaklanjuti permintaan dialog politik antara pihak-pihak yang berkonflik atas dasar saling percaya terhadap rakyat Papua. Mereka juga meminta Indonesia mengundang Pelapor Khusus PBB untuk Pembunuhan di luar hukum serta menyegerakan penyelesaian kasus-kasus pembunuhan tersebut melalui sistem peradilan yang transparan. Secara khusus mereka menyoroti kasus-kasus penembakan rakyat sipil di Papua yang tidak berhasil membawa para pelaku dari pihak aparat keamanan ke pengadilan yang transparan. Kasus-kasus seperti Timika, Paniai, Sugapa, serta kasus yang terbaru penembakan di Kampung Oneibo, Deiyai, dimana negara berjanji untuk menanganinya secara hukum dan membuat para pelaku bertanggung jawab, belum terpenuhi. Sebelumnya seperti diberitakan tabloidjubi.com Maret lalu, Pemerintah Indonesia juga mendapat kritikan keras dalam Sidang Dewan HAM Sesi ke-34, 1 Maret 2017 di Jenewa. Kritikan ini datang dari tujuh negara Pasifik yang menyampaikan pernyataan bersama di hadapan sidang Dewan HAM PBB itu. Vanuatu mewakili Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Marshall Islands, dan Solomon Islands di hadapan negara-negara anggota PBB menyampaikan bahwa dalam lima belas tahun terakhir Komisi Nasional Indonesia Hak Asasi Manusia telah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran HAM berat oleh aparat keamanan Indonesia yang terjadi di Wasior, Wamena, dan Paniai. Namun belum ada satu dari tiga kasus ini yang sampai ke pengadilan. Mereka juga menyoroti kebijakan migrasi penududk non-Papua ke Papua yang dijalankan pemerintah Indonesia semakin mengarah pada penurunan dramatis dalam persentase penduduk asli Papua. Sementara respon delegasi Indonesia pada saat itu terhadap ketujuh negara Pasifik yang mengangkat isu pelanggaran HAM dituding sebagai pintu masuk pemberian dukungan terhadap right to self determination Papua yang selalu disuarakan oleh gerakan separatisme Papua. "Politisasi isu HAM Papua di sidang Dewan HAM dan berbagai forum PBB ini sangat bertentangan dengan Prinsip Penghormatan Kedaulatan dan Integritas Wilayah sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan berbagai hukum internasional lainnya,” kata Irwansyah Mukhlis, Sekretaris Dua misi Indonesia di Jenewa Maret lalu.(*) Posted by: Zely Ariane Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2017/09/papua-kembali-disoroti-pada-sidang-dewan-ham-pbb-ke36.html
Nabire -- Pada sesi sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Selasa (19/9) lalu isu hak azasi manusia sipil politik dan peminggirian Orang Asli Papua kembali diangkat oleh Pemerintah Solomon dan 4 jaringan LSM internasional. Terdapat lima persoalan utama yang menjadi sorotan Permanent Mission Kepulauan Solomon di Jenewa, Swiss yang diungkapkan dalam sesi Debat Umum ke-18 pada sidang rutin Dewan HAM PBB ke-36 yang dapat disaksikan langsung di Web TV UN itu. Persoalan yang dimaksud meliputi kebebasan berekspresi dan berkumpul, penangkapan dan pembunuhan di luar hukum terhadap Orang Asli Papua (OAP), kebijakan transmigrasi yang tetap dikondisikan oleh Jakarta, kondisi kesehatan OAP, serta diskriminasi dan peminggiran OAP. “Militer dan Polisi Indonesia masih terus saja menekan OAP untuk dapat mewujudkan hak mereka bebas berpendapat, berekspresi, berkumpul secara damai serta berorganisasi… antara bulan Juli dan Agustus saja, lebih dari 300 orang Papua ditangkap dan beberapa mendapat kekerasan selama melaksanakan hak berkumpulnya secara damai,” ujar Barret Salato, Charge de Affairs Konselor Kepulauan Solomon untuk PBB di Jenewa, seperti dikutip dalam dalam naskah tertulis pidatonya, Selasa (19/9). Penurunan populasi OAP di Papua dan Papua Barat juga menjadi sorotan khusus pidato Salato, ditambah kondisi kesehatan dan diskriminasi berbasis ras dan pelanggaran HAM yang terus terjadi. “Dalam Peringatan Awal organisasi Masyarakat Sipil internasional kepada Committee on the Elimination of Racial Discrimantion (CERD) dilaporkan bahwa populasi OAP menurun drastis, dari 96,09% di tahun 1971 menjadi hanya kurang dari 42% saat ini. Tanpa melakukan aksi yang tepat, maka diperkirakan populasi OAP akan hilang dalam 40 tahun ke depan,” ujarnya. Dalam kesempatan itu Solomon mendesak Pemerintah Indonesia untuk membangun dialog konstruktif dengan OAP untuk mengatasi akar penyebab pelanggaran HAM tersebut. “Kami juga meminta agar pelapor khusus PBB untuk hak orang asli dan pelapor khusus untuk pembunuhan sewenang-wenang dan di luar hokum berkunjung ke West Papua,” ujar Salato diakhir pidatonya. Di kesempatan yang sama, empat organisasi sipil internasional juga menyampaikan sikap mereka atas situasi West Papua. Vivat Internasional, Franciscans International (FI), International Coalition for Papua (ICP), dan Westpapua Netzwerk (WPN) juga mendesak Pemerintah Indonesia menindaklanjuti permintaan dialog politik antara pihak-pihak yang berkonflik atas dasar saling percaya terhadap rakyat Papua. Mereka juga meminta Indonesia mengundang Pelapor Khusus PBB untuk Pembunuhan di luar hukum serta menyegerakan penyelesaian kasus-kasus pembunuhan tersebut melalui sistem peradilan yang transparan. Secara khusus mereka menyoroti kasus-kasus penembakan rakyat sipil di Papua yang tidak berhasil membawa para pelaku dari pihak aparat keamanan ke pengadilan yang transparan. Kasus-kasus seperti Timika, Paniai, Sugapa, serta kasus yang terbaru penembakan di Kampung Oneibo, Deiyai, dimana negara berjanji untuk menanganinya secara hukum dan membuat para pelaku bertanggung jawab, belum terpenuhi. Sebelumnya seperti diberitakan tabloidjubi.com Maret lalu, Pemerintah Indonesia juga mendapat kritikan keras dalam Sidang Dewan HAM Sesi ke-34, 1 Maret 2017 di Jenewa. Kritikan ini datang dari tujuh negara Pasifik yang menyampaikan pernyataan bersama di hadapan sidang Dewan HAM PBB itu. Vanuatu mewakili Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Marshall Islands, dan Solomon Islands di hadapan negara-negara anggota PBB menyampaikan bahwa dalam lima belas tahun terakhir Komisi Nasional Indonesia Hak Asasi Manusia telah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran HAM berat oleh aparat keamanan Indonesia yang terjadi di Wasior, Wamena, dan Paniai. Namun belum ada satu dari tiga kasus ini yang sampai ke pengadilan. Mereka juga menyoroti kebijakan migrasi penududk non-Papua ke Papua yang dijalankan pemerintah Indonesia semakin mengarah pada penurunan dramatis dalam persentase penduduk asli Papua. Sementara respon delegasi Indonesia pada saat itu terhadap ketujuh negara Pasifik yang mengangkat isu pelanggaran HAM dituding sebagai pintu masuk pemberian dukungan terhadap right to self determination Papua yang selalu disuarakan oleh gerakan separatisme Papua. "Politisasi isu HAM Papua di sidang Dewan HAM dan berbagai forum PBB ini sangat bertentangan dengan Prinsip Penghormatan Kedaulatan dan Integritas Wilayah sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan berbagai hukum internasional lainnya,” kata Irwansyah Mukhlis, Sekretaris Dua misi Indonesia di Jenewa Maret lalu.(*) Posted by: Zely Ariane Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2017/09/papua-kembali-disoroti-pada-sidang-dewan-ham-pbb-ke36.html
Nabire -- Pada sesi sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Selasa (19/9) lalu isu hak azasi manusia sipil politik dan peminggirian Orang Asli Papua kembali diangkat oleh Pemerintah Solomon dan 4 jaringan LSM internasional. Terdapat lima persoalan utama yang menjadi sorotan Permanent Mission Kepulauan Solomon di Jenewa, Swiss yang diungkapkan dalam sesi Debat Umum ke-18 pada sidang rutin Dewan HAM PBB ke-36 yang dapat disaksikan langsung di Web TV UN itu. Persoalan yang dimaksud meliputi kebebasan berekspresi dan berkumpul, penangkapan dan pembunuhan di luar hukum terhadap Orang Asli Papua (OAP), kebijakan transmigrasi yang tetap dikondisikan oleh Jakarta, kondisi kesehatan OAP, serta diskriminasi dan peminggiran OAP. “Militer dan Polisi Indonesia masih terus saja menekan OAP untuk dapat mewujudkan hak mereka bebas berpendapat, berekspresi, berkumpul secara damai serta berorganisasi… antara bulan Juli dan Agustus saja, lebih dari 300 orang Papua ditangkap dan beberapa mendapat kekerasan selama melaksanakan hak berkumpulnya secara damai,” ujar Barret Salato, Charge de Affairs Konselor Kepulauan Solomon untuk PBB di Jenewa, seperti dikutip dalam dalam naskah tertulis pidatonya, Selasa (19/9). Penurunan populasi OAP di Papua dan Papua Barat juga menjadi sorotan khusus pidato Salato, ditambah kondisi kesehatan dan diskriminasi berbasis ras dan pelanggaran HAM yang terus terjadi. “Dalam Peringatan Awal organisasi Masyarakat Sipil internasional kepada Committee on the Elimination of Racial Discrimantion (CERD) dilaporkan bahwa populasi OAP menurun drastis, dari 96,09% di tahun 1971 menjadi hanya kurang dari 42% saat ini. Tanpa melakukan aksi yang tepat, maka diperkirakan populasi OAP akan hilang dalam 40 tahun ke depan,” ujarnya. Dalam kesempatan itu Solomon mendesak Pemerintah Indonesia untuk membangun dialog konstruktif dengan OAP untuk mengatasi akar penyebab pelanggaran HAM tersebut. “Kami juga meminta agar pelapor khusus PBB untuk hak orang asli dan pelapor khusus untuk pembunuhan sewenang-wenang dan di luar hokum berkunjung ke West Papua,” ujar Salato diakhir pidatonya. Di kesempatan yang sama, empat organisasi sipil internasional juga menyampaikan sikap mereka atas situasi West Papua. Vivat Internasional, Franciscans International (FI), International Coalition for Papua (ICP), dan Westpapua Netzwerk (WPN) juga mendesak Pemerintah Indonesia menindaklanjuti permintaan dialog politik antara pihak-pihak yang berkonflik atas dasar saling percaya terhadap rakyat Papua. Mereka juga meminta Indonesia mengundang Pelapor Khusus PBB untuk Pembunuhan di luar hukum serta menyegerakan penyelesaian kasus-kasus pembunuhan tersebut melalui sistem peradilan yang transparan. Secara khusus mereka menyoroti kasus-kasus penembakan rakyat sipil di Papua yang tidak berhasil membawa para pelaku dari pihak aparat keamanan ke pengadilan yang transparan. Kasus-kasus seperti Timika, Paniai, Sugapa, serta kasus yang terbaru penembakan di Kampung Oneibo, Deiyai, dimana negara berjanji untuk menanganinya secara hukum dan membuat para pelaku bertanggung jawab, belum terpenuhi. Sebelumnya seperti diberitakan tabloidjubi.com Maret lalu, Pemerintah Indonesia juga mendapat kritikan keras dalam Sidang Dewan HAM Sesi ke-34, 1 Maret 2017 di Jenewa. Kritikan ini datang dari tujuh negara Pasifik yang menyampaikan pernyataan bersama di hadapan sidang Dewan HAM PBB itu. Vanuatu mewakili Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Marshall Islands, dan Solomon Islands di hadapan negara-negara anggota PBB menyampaikan bahwa dalam lima belas tahun terakhir Komisi Nasional Indonesia Hak Asasi Manusia telah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran HAM berat oleh aparat keamanan Indonesia yang terjadi di Wasior, Wamena, dan Paniai. Namun belum ada satu dari tiga kasus ini yang sampai ke pengadilan. Mereka juga menyoroti kebijakan migrasi penududk non-Papua ke Papua yang dijalankan pemerintah Indonesia semakin mengarah pada penurunan dramatis dalam persentase penduduk asli Papua. Sementara respon delegasi Indonesia pada saat itu terhadap ketujuh negara Pasifik yang mengangkat isu pelanggaran HAM dituding sebagai pintu masuk pemberian dukungan terhadap right to self determination Papua yang selalu disuarakan oleh gerakan separatisme Papua. "Politisasi isu HAM Papua di sidang Dewan HAM dan berbagai forum PBB ini sangat bertentangan dengan Prinsip Penghormatan Kedaulatan dan Integritas Wilayah sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan berbagai hukum internasional lainnya,” kata Irwansyah Mukhlis, Sekretaris Dua misi Indonesia di Jenewa Maret lalu.(*) Posted by: Zely Ariane Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2017/09/papua-kembali-disoroti-pada-sidang-dewan-ham-pbb-ke36.html
Nabire -- Pada sesi sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Selasa (19/9) lalu isu hak azasi manusia sipil politik dan peminggirian Orang Asli Papua kembali diangkat oleh Pemerintah Solomon dan 4 jaringan LSM internasional. Terdapat lima persoalan utama yang menjadi sorotan Permanent Mission Kepulauan Solomon di Jenewa, Swiss yang diungkapkan dalam sesi Debat Umum ke-18 pada sidang rutin Dewan HAM PBB ke-36 yang dapat disaksikan langsung di Web TV UN itu. Persoalan yang dimaksud meliputi kebebasan berekspresi dan berkumpul, penangkapan dan pembunuhan di luar hukum terhadap Orang Asli Papua (OAP), kebijakan transmigrasi yang tetap dikondisikan oleh Jakarta, kondisi kesehatan OAP, serta diskriminasi dan peminggiran OAP. “Militer dan Polisi Indonesia masih terus saja menekan OAP untuk dapat mewujudkan hak mereka bebas berpendapat, berekspresi, berkumpul secara damai serta berorganisasi… antara bulan Juli dan Agustus saja, lebih dari 300 orang Papua ditangkap dan beberapa mendapat kekerasan selama melaksanakan hak berkumpulnya secara damai,” ujar Barret Salato, Charge de Affairs Konselor Kepulauan Solomon untuk PBB di Jenewa, seperti dikutip dalam dalam naskah tertulis pidatonya, Selasa (19/9). Penurunan populasi OAP di Papua dan Papua Barat juga menjadi sorotan khusus pidato Salato, ditambah kondisi kesehatan dan diskriminasi berbasis ras dan pelanggaran HAM yang terus terjadi. “Dalam Peringatan Awal organisasi Masyarakat Sipil internasional kepada Committee on the Elimination of Racial Discrimantion (CERD) dilaporkan bahwa populasi OAP menurun drastis, dari 96,09% di tahun 1971 menjadi hanya kurang dari 42% saat ini. Tanpa melakukan aksi yang tepat, maka diperkirakan populasi OAP akan hilang dalam 40 tahun ke depan,” ujarnya. Dalam kesempatan itu Solomon mendesak Pemerintah Indonesia untuk membangun dialog konstruktif dengan OAP untuk mengatasi akar penyebab pelanggaran HAM tersebut. “Kami juga meminta agar pelapor khusus PBB untuk hak orang asli dan pelapor khusus untuk pembunuhan sewenang-wenang dan di luar hokum berkunjung ke West Papua,” ujar Salato diakhir pidatonya. Di kesempatan yang sama, empat organisasi sipil internasional juga menyampaikan sikap mereka atas situasi West Papua. Vivat Internasional, Franciscans International (FI), International Coalition for Papua (ICP), dan Westpapua Netzwerk (WPN) juga mendesak Pemerintah Indonesia menindaklanjuti permintaan dialog politik antara pihak-pihak yang berkonflik atas dasar saling percaya terhadap rakyat Papua. Mereka juga meminta Indonesia mengundang Pelapor Khusus PBB untuk Pembunuhan di luar hukum serta menyegerakan penyelesaian kasus-kasus pembunuhan tersebut melalui sistem peradilan yang transparan. Secara khusus mereka menyoroti kasus-kasus penembakan rakyat sipil di Papua yang tidak berhasil membawa para pelaku dari pihak aparat keamanan ke pengadilan yang transparan. Kasus-kasus seperti Timika, Paniai, Sugapa, serta kasus yang terbaru penembakan di Kampung Oneibo, Deiyai, dimana negara berjanji untuk menanganinya secara hukum dan membuat para pelaku bertanggung jawab, belum terpenuhi. Sebelumnya seperti diberitakan tabloidjubi.com Maret lalu, Pemerintah Indonesia juga mendapat kritikan keras dalam Sidang Dewan HAM Sesi ke-34, 1 Maret 2017 di Jenewa. Kritikan ini datang dari tujuh negara Pasifik yang menyampaikan pernyataan bersama di hadapan sidang Dewan HAM PBB itu. Vanuatu mewakili Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Marshall Islands, dan Solomon Islands di hadapan negara-negara anggota PBB menyampaikan bahwa dalam lima belas tahun terakhir Komisi Nasional Indonesia Hak Asasi Manusia telah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran HAM berat oleh aparat keamanan Indonesia yang terjadi di Wasior, Wamena, dan Paniai. Namun belum ada satu dari tiga kasus ini yang sampai ke pengadilan. Mereka juga menyoroti kebijakan migrasi penududk non-Papua ke Papua yang dijalankan pemerintah Indonesia semakin mengarah pada penurunan dramatis dalam persentase penduduk asli Papua. Sementara respon delegasi Indonesia pada saat itu terhadap ketujuh negara Pasifik yang mengangkat isu pelanggaran HAM dituding sebagai pintu masuk pemberian dukungan terhadap right to self determination Papua yang selalu disuarakan oleh gerakan separatisme Papua. "Politisasi isu HAM Papua di sidang Dewan HAM dan berbagai forum PBB ini sangat bertentangan dengan Prinsip Penghormatan Kedaulatan dan Integritas Wilayah sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan berbagai hukum internasional lainnya,” kata Irwansyah Mukhlis, Sekretaris Dua misi Indonesia di Jenewa Maret lalu.(*) Posted by: Zely Ariane Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2017/09/papua-kembali-disoroti-pada-sidang-dewan-ham-pbb-ke36.html
Nabire -- Pada sesi sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Selasa (19/9) lalu isu hak azasi manusia sipil politik dan peminggirian Orang Asli Papua kembali diangkat oleh Pemerintah Solomon dan 4 jaringan LSM internasional. Terdapat lima persoalan utama yang menjadi sorotan Permanent Mission Kepulauan Solomon di Jenewa, Swiss yang diungkapkan dalam sesi Debat Umum ke-18 pada sidang rutin Dewan HAM PBB ke-36 yang dapat disaksikan langsung di Web TV UN itu. Persoalan yang dimaksud meliputi kebebasan berekspresi dan berkumpul, penangkapan dan pembunuhan di luar hukum terhadap Orang Asli Papua (OAP), kebijakan transmigrasi yang tetap dikondisikan oleh Jakarta, kondisi kesehatan OAP, serta diskriminasi dan peminggiran OAP. “Militer dan Polisi Indonesia masih terus saja menekan OAP untuk dapat mewujudkan hak mereka bebas berpendapat, berekspresi, berkumpul secara damai serta berorganisasi… antara bulan Juli dan Agustus saja, lebih dari 300 orang Papua ditangkap dan beberapa mendapat kekerasan selama melaksanakan hak berkumpulnya secara damai,” ujar Barret Salato, Charge de Affairs Konselor Kepulauan Solomon untuk PBB di Jenewa, seperti dikutip dalam dalam naskah tertulis pidatonya, Selasa (19/9). Penurunan populasi OAP di Papua dan Papua Barat juga menjadi sorotan khusus pidato Salato, ditambah kondisi kesehatan dan diskriminasi berbasis ras dan pelanggaran HAM yang terus terjadi. “Dalam Peringatan Awal organisasi Masyarakat Sipil internasional kepada Committee on the Elimination of Racial Discrimantion (CERD) dilaporkan bahwa populasi OAP menurun drastis, dari 96,09% di tahun 1971 menjadi hanya kurang dari 42% saat ini. Tanpa melakukan aksi yang tepat, maka diperkirakan populasi OAP akan hilang dalam 40 tahun ke depan,” ujarnya. Dalam kesempatan itu Solomon mendesak Pemerintah Indonesia untuk membangun dialog konstruktif dengan OAP untuk mengatasi akar penyebab pelanggaran HAM tersebut. “Kami juga meminta agar pelapor khusus PBB untuk hak orang asli dan pelapor khusus untuk pembunuhan sewenang-wenang dan di luar hokum berkunjung ke West Papua,” ujar Salato diakhir pidatonya. Di kesempatan yang sama, empat organisasi sipil internasional juga menyampaikan sikap mereka atas situasi West Papua. Vivat Internasional, Franciscans International (FI), International Coalition for Papua (ICP), dan Westpapua Netzwerk (WPN) juga mendesak Pemerintah Indonesia menindaklanjuti permintaan dialog politik antara pihak-pihak yang berkonflik atas dasar saling percaya terhadap rakyat Papua. Mereka juga meminta Indonesia mengundang Pelapor Khusus PBB untuk Pembunuhan di luar hukum serta menyegerakan penyelesaian kasus-kasus pembunuhan tersebut melalui sistem peradilan yang transparan. Secara khusus mereka menyoroti kasus-kasus penembakan rakyat sipil di Papua yang tidak berhasil membawa para pelaku dari pihak aparat keamanan ke pengadilan yang transparan. Kasus-kasus seperti Timika, Paniai, Sugapa, serta kasus yang terbaru penembakan di Kampung Oneibo, Deiyai, dimana negara berjanji untuk menanganinya secara hukum dan membuat para pelaku bertanggung jawab, belum terpenuhi. Sebelumnya seperti diberitakan tabloidjubi.com Maret lalu, Pemerintah Indonesia juga mendapat kritikan keras dalam Sidang Dewan HAM Sesi ke-34, 1 Maret 2017 di Jenewa. Kritikan ini datang dari tujuh negara Pasifik yang menyampaikan pernyataan bersama di hadapan sidang Dewan HAM PBB itu. Vanuatu mewakili Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Marshall Islands, dan Solomon Islands di hadapan negara-negara anggota PBB menyampaikan bahwa dalam lima belas tahun terakhir Komisi Nasional Indonesia Hak Asasi Manusia telah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran HAM berat oleh aparat keamanan Indonesia yang terjadi di Wasior, Wamena, dan Paniai. Namun belum ada satu dari tiga kasus ini yang sampai ke pengadilan. Mereka juga menyoroti kebijakan migrasi penududk non-Papua ke Papua yang dijalankan pemerintah Indonesia semakin mengarah pada penurunan dramatis dalam persentase penduduk asli Papua. Sementara respon delegasi Indonesia pada saat itu terhadap ketujuh negara Pasifik yang mengangkat isu pelanggaran HAM dituding sebagai pintu masuk pemberian dukungan terhadap right to self determination Papua yang selalu disuarakan oleh gerakan separatisme Papua. "Politisasi isu HAM Papua di sidang Dewan HAM dan berbagai forum PBB ini sangat bertentangan dengan Prinsip Penghormatan Kedaulatan dan Integritas Wilayah sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan berbagai hukum internasional lainnya,” kata Irwansyah Mukhlis, Sekretaris Dua misi Indonesia di Jenewa Maret lalu.(*) Posted by: Zely Ariane Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2017/09/papua-kembali-disoroti-pada-sidang-dewan-ham-pbb-ke36.html
Nabire -- Pada sesi sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Selasa (19/9) lalu isu hak azasi manusia sipil politik dan peminggirian Orang Asli Papua kembali diangkat oleh Pemerintah Solomon dan 4 jaringan LSM internasional. Terdapat lima persoalan utama yang menjadi sorotan Permanent Mission Kepulauan Solomon di Jenewa, Swiss yang diungkapkan dalam sesi Debat Umum ke-18 pada sidang rutin Dewan HAM PBB ke-36 yang dapat disaksikan langsung di Web TV UN itu. Persoalan yang dimaksud meliputi kebebasan berekspresi dan berkumpul, penangkapan dan pembunuhan di luar hukum terhadap Orang Asli Papua (OAP), kebijakan transmigrasi yang tetap dikondisikan oleh Jakarta, kondisi kesehatan OAP, serta diskriminasi dan peminggiran OAP. “Militer dan Polisi Indonesia masih terus saja menekan OAP untuk dapat mewujudkan hak mereka bebas berpendapat, berekspresi, berkumpul secara damai serta berorganisasi… antara bulan Juli dan Agustus saja, lebih dari 300 orang Papua ditangkap dan beberapa mendapat kekerasan selama melaksanakan hak berkumpulnya secara damai,” ujar Barret Salato, Charge de Affairs Konselor Kepulauan Solomon untuk PBB di Jenewa, seperti dikutip dalam dalam naskah tertulis pidatonya, Selasa (19/9). Penurunan populasi OAP di Papua dan Papua Barat juga menjadi sorotan khusus pidato Salato, ditambah kondisi kesehatan dan diskriminasi berbasis ras dan pelanggaran HAM yang terus terjadi. “Dalam Peringatan Awal organisasi Masyarakat Sipil internasional kepada Committee on the Elimination of Racial Discrimantion (CERD) dilaporkan bahwa populasi OAP menurun drastis, dari 96,09% di tahun 1971 menjadi hanya kurang dari 42% saat ini. Tanpa melakukan aksi yang tepat, maka diperkirakan populasi OAP akan hilang dalam 40 tahun ke depan,” ujarnya. Dalam kesempatan itu Solomon mendesak Pemerintah Indonesia untuk membangun dialog konstruktif dengan OAP untuk mengatasi akar penyebab pelanggaran HAM tersebut. “Kami juga meminta agar pelapor khusus PBB untuk hak orang asli dan pelapor khusus untuk pembunuhan sewenang-wenang dan di luar hokum berkunjung ke West Papua,” ujar Salato diakhir pidatonya. Di kesempatan yang sama, empat organisasi sipil internasional juga menyampaikan sikap mereka atas situasi West Papua. Vivat Internasional, Franciscans International (FI), International Coalition for Papua (ICP), dan Westpapua Netzwerk (WPN) juga mendesak Pemerintah Indonesia menindaklanjuti permintaan dialog politik antara pihak-pihak yang berkonflik atas dasar saling percaya terhadap rakyat Papua. Mereka juga meminta Indonesia mengundang Pelapor Khusus PBB untuk Pembunuhan di luar hukum serta menyegerakan penyelesaian kasus-kasus pembunuhan tersebut melalui sistem peradilan yang transparan. Secara khusus mereka menyoroti kasus-kasus penembakan rakyat sipil di Papua yang tidak berhasil membawa para pelaku dari pihak aparat keamanan ke pengadilan yang transparan. Kasus-kasus seperti Timika, Paniai, Sugapa, serta kasus yang terbaru penembakan di Kampung Oneibo, Deiyai, dimana negara berjanji untuk menanganinya secara hukum dan membuat para pelaku bertanggung jawab, belum terpenuhi. Sebelumnya seperti diberitakan tabloidjubi.com Maret lalu, Pemerintah Indonesia juga mendapat kritikan keras dalam Sidang Dewan HAM Sesi ke-34, 1 Maret 2017 di Jenewa. Kritikan ini datang dari tujuh negara Pasifik yang menyampaikan pernyataan bersama di hadapan sidang Dewan HAM PBB itu. Vanuatu mewakili Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Marshall Islands, dan Solomon Islands di hadapan negara-negara anggota PBB menyampaikan bahwa dalam lima belas tahun terakhir Komisi Nasional Indonesia Hak Asasi Manusia telah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran HAM berat oleh aparat keamanan Indonesia yang terjadi di Wasior, Wamena, dan Paniai. Namun belum ada satu dari tiga kasus ini yang sampai ke pengadilan. Mereka juga menyoroti kebijakan migrasi penududk non-Papua ke Papua yang dijalankan pemerintah Indonesia semakin mengarah pada penurunan dramatis dalam persentase penduduk asli Papua. Sementara respon delegasi Indonesia pada saat itu terhadap ketujuh negara Pasifik yang mengangkat isu pelanggaran HAM dituding sebagai pintu masuk pemberian dukungan terhadap right to self determination Papua yang selalu disuarakan oleh gerakan separatisme Papua. "Politisasi isu HAM Papua di sidang Dewan HAM dan berbagai forum PBB ini sangat bertentangan dengan Prinsip Penghormatan Kedaulatan dan Integritas Wilayah sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan berbagai hukum internasional lainnya,” kata Irwansyah Mukhlis, Sekretaris Dua misi Indonesia di Jenewa Maret lalu.(*) Posted by: Zely Ariane Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2017/09/papua-kembali-disoroti-pada-sidang-dewan-ham-pbb-ke36.html
Nabire -- Pada sesi sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Selasa (19/9) lalu isu hak azasi manusia sipil politik dan peminggirian Orang Asli Papua kembali diangkat oleh Pemerintah Solomon dan 4 jaringan LSM internasional. Terdapat lima persoalan utama yang menjadi sorotan Permanent Mission Kepulauan Solomon di Jenewa, Swiss yang diungkapkan dalam sesi Debat Umum ke-18 pada sidang rutin Dewan HAM PBB ke-36 yang dapat disaksikan langsung di Web TV UN itu. Persoalan yang dimaksud meliputi kebebasan berekspresi dan berkumpul, penangkapan dan pembunuhan di luar hukum terhadap Orang Asli Papua (OAP), kebijakan transmigrasi yang tetap dikondisikan oleh Jakarta, kondisi kesehatan OAP, serta diskriminasi dan peminggiran OAP. “Militer dan Polisi Indonesia masih terus saja menekan OAP untuk dapat mewujudkan hak mereka bebas berpendapat, berekspresi, berkumpul secara damai serta berorganisasi… antara bulan Juli dan Agustus saja, lebih dari 300 orang Papua ditangkap dan beberapa mendapat kekerasan selama melaksanakan hak berkumpulnya secara damai,” ujar Barret Salato, Charge de Affairs Konselor Kepulauan Solomon untuk PBB di Jenewa, seperti dikutip dalam dalam naskah tertulis pidatonya, Selasa (19/9). Penurunan populasi OAP di Papua dan Papua Barat juga menjadi sorotan khusus pidato Salato, ditambah kondisi kesehatan dan diskriminasi berbasis ras dan pelanggaran HAM yang terus terjadi. “Dalam Peringatan Awal organisasi Masyarakat Sipil internasional kepada Committee on the Elimination of Racial Discrimantion (CERD) dilaporkan bahwa populasi OAP menurun drastis, dari 96,09% di tahun 1971 menjadi hanya kurang dari 42% saat ini. Tanpa melakukan aksi yang tepat, maka diperkirakan populasi OAP akan hilang dalam 40 tahun ke depan,” ujarnya. Dalam kesempatan itu Solomon mendesak Pemerintah Indonesia untuk membangun dialog konstruktif dengan OAP untuk mengatasi akar penyebab pelanggaran HAM tersebut. “Kami juga meminta agar pelapor khusus PBB untuk hak orang asli dan pelapor khusus untuk pembunuhan sewenang-wenang dan di luar hokum berkunjung ke West Papua,” ujar Salato diakhir pidatonya. Di kesempatan yang sama, empat organisasi sipil internasional juga menyampaikan sikap mereka atas situasi West Papua. Vivat Internasional, Franciscans International (FI), International Coalition for Papua (ICP), dan Westpapua Netzwerk (WPN) juga mendesak Pemerintah Indonesia menindaklanjuti permintaan dialog politik antara pihak-pihak yang berkonflik atas dasar saling percaya terhadap rakyat Papua. Mereka juga meminta Indonesia mengundang Pelapor Khusus PBB untuk Pembunuhan di luar hukum serta menyegerakan penyelesaian kasus-kasus pembunuhan tersebut melalui sistem peradilan yang transparan. Secara khusus mereka menyoroti kasus-kasus penembakan rakyat sipil di Papua yang tidak berhasil membawa para pelaku dari pihak aparat keamanan ke pengadilan yang transparan. Kasus-kasus seperti Timika, Paniai, Sugapa, serta kasus yang terbaru penembakan di Kampung Oneibo, Deiyai, dimana negara berjanji untuk menanganinya secara hukum dan membuat para pelaku bertanggung jawab, belum terpenuhi. Sebelumnya seperti diberitakan tabloidjubi.com Maret lalu, Pemerintah Indonesia juga mendapat kritikan keras dalam Sidang Dewan HAM Sesi ke-34, 1 Maret 2017 di Jenewa. Kritikan ini datang dari tujuh negara Pasifik yang menyampaikan pernyataan bersama di hadapan sidang Dewan HAM PBB itu. Vanuatu mewakili Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Marshall Islands, dan Solomon Islands di hadapan negara-negara anggota PBB menyampaikan bahwa dalam lima belas tahun terakhir Komisi Nasional Indonesia Hak Asasi Manusia telah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran HAM berat oleh aparat keamanan Indonesia yang terjadi di Wasior, Wamena, dan Paniai. Namun belum ada satu dari tiga kasus ini yang sampai ke pengadilan. Mereka juga menyoroti kebijakan migrasi penududk non-Papua ke Papua yang dijalankan pemerintah Indonesia semakin mengarah pada penurunan dramatis dalam persentase penduduk asli Papua. Sementara respon delegasi Indonesia pada saat itu terhadap ketujuh negara Pasifik yang mengangkat isu pelanggaran HAM dituding sebagai pintu masuk pemberian dukungan terhadap right to self determination Papua yang selalu disuarakan oleh gerakan separatisme Papua. "Politisasi isu HAM Papua di sidang Dewan HAM dan berbagai forum PBB ini sangat bertentangan dengan Prinsip Penghormatan Kedaulatan dan Integritas Wilayah sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan berbagai hukum internasional lainnya,” kata Irwansyah Mukhlis, Sekretaris Dua misi Indonesia di Jenewa Maret lalu.(*) Posted by: Zely Ariane Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2017/09/papua-kembali-disoroti-pada-sidang-dewan-ham-pbb-ke36.html

Orang Papua, Media, dan Kebenaran

Posted by Admin:Yupiwo Apogo News | Selasa, 19 September 2017 | Posted in , ,

Penulis Hengky Yeimo – Dok Pribadi
YUPIWO APOGO |NEWS © 2017
OPINI:

OLEH:HENKY YEIMO

Bill Kovach dan Tom Rosentiel dalam bukunya berjudul “Sembilan Elemen Jurnalisme” menuliskan sembilan elemen jurnalistik, sebagai acuan wartawan dalam melaksanakan tugas peliputan. Pada poin pertama dituliskan dengan jelas bahwa tugas utama praktisi jurnalisme adalah memberitakan kebenaran. Kebenaran yang dimaksudkan bukan perdebatan filsafat atau agama, tapi kebenaran fungsional yang sehari-hari diperlukan masyarakat.
Berangkat dari hal di atas, penulis menyadari bahwasannya penting untuk menjabarkan artikel bertajuk “Orang Papua, Media, dan Kebenaran” dalam perspektif Papua.
Perspektif Papua hemat penulis adalah bagaimana orang asli Papua (OAP) memandang media dalam mewartakan kebenaran yang dibutuhkan masyarakat di Papua, sesuai dengan elemen-elemen jurnalistik yang dikemukakan tersebut.
Desas-desus di kalangan masyarakat mengenai media dewasa ini dalam memberitakan kebenaran perlu dijabarkan dalam sebuah tulisan. Jika tidak dituliskan secara mendetail mengenai media dan kebenaran ini, maka OAP dari generasi ke generasi akan selalu berpandangan miring terhadap media. Padahal, di sisi lain, media massa mempunyai peranan penting selain memberitakan kebenaran, sarana pendidikan, dan hiburan.
Media massa merupakan satu-satunya sarana untuk mendapatkan informasi yang akurat dan kredibel. Namun, sangat parah jika media tidak menjawab kebutuhan masyarakat Papua, untuk mendapatkan informasi yang benar. Mungkin ini pertanyaan mendasar mengapa OAP selalu protes atas ketidaknetralan media dalam memberitakan informasi sesuai dengan kebenaran yang dibutuhkan itu. Pertanyaanya apakah media di Papua mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah era revolusi industri seperti sekarang ini?
Masyarakat di Papua juga perlu menyadari bahwa seorang wartawan, yang menganut ideologi apa pun dalam memberitakan sebuah informasi, kebenaran selalu menjadi hal utama dan terutama bagi mereka dalam melakukan kerja jurnalistik.
Begitu juga dengan komunikan lainnya. Mereka sangat membutuhkan informasi yang real, akurat dan benar yang disajikan media massa, baik cetak maupun elektronik.
Di era revolusi industri dan revolusi media dewasa ini kebenaran bisa saja direkonstruksi. Meski demikian, media tidak bisa merekonstruksi kepercayaan publik dalam menilai kebenaran yang sesungguhnya. Itulah tantangan pegiat media dewasa ini.
Sebagai wartawan, penulis justru merasa tertantang untuk mengejar dan memberitakan kebenaran yang dibutuhkan masyarakat.
Mengapa masyarakat Papua protes terhadap media massa?
Seorang pendiri Greenpeace Paul Waston pernah memunculkan ide tentang perilaku media massa. Menurutnya konsep kebenaran yang dianut media massa bukanlah kebenaran sejati, tetapi sesuatu yang dianggap masyarakat sebagai kebenaran (Listorini 1999 dalam Sobur Alex, 2009: 87).
Antara realita dan kebenaran juga menjadi sebuah masalah besar, karena apabila media massa turut memutar-balikkan fakta yang bukan tugas media massa, dan apabila media memutar-balikkan fakta tandanya media tersebut sudah tidak lagi independen dan melanggar Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) dan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999.
Untuk itu perlu diketahui bahwa jika masyarakat tidak puas dengan kinerja media massa dalam memberitakan sebuah informasi, maka masyarakat juga mempunyai hak untuk memberikan hak jawabnya kepada media yang bersangkutan. Hal ini dijamin dalam UU Pers.
Dalam praktiknya banyak warga/masyarakat Papua yang sudah mendatangi media-media lokal untuk mengklarifikasi pemberitaan yang dianggap keliru.
Dalam pada itu, orang Papua peka dan sangat cerdas dalam melontarkan kritikan yang pedas terhadap pemberitaan media massa. Masyarakat juga cerdas dalam mem-framing sebuah berita yang direkonstruksi oleh media massa. Karena bagi masyarakat media adalah pilar terpenting dalam kehidupan berdemokrasi.
Keinginan masyarakat dalam mendapatkan sebuah informasi yang benar mewakili realita cukup tinggi. Mau tidak mau, media juga harus memberitakan kebenaran karena orang Papua sudah menganggap media sebagai bagian dari hidup. Mereka mendapatkan informasi yang terjadi di seluruh Tanah Papua melalui pemberitaan media.
Hal itu juga menandakan bahwa umumnya orang Papua menyadari keberadaan media sebagai pilar demokrasi. Masyarakat Papua sangat lihai dalam “bermedia”, karena mereka juga turut mencermati, mem-framing berita berdasarkan kebenaran yang dibutuhkan--kebenaran sebagaimana yang diutarakan oleh Bill Kovach dan Tom Rosentiel.
Perilaku masyarakat Papua di era sekarang ini tentunya menjadi rekomendasi bagi generasi muda Papua ke depan. Bahwasannya kebenaran selalu menjadi prioritas.
Kemudian sebagai pembaca berita yang baik pertama-tama harus memahami konteks pemberitaan dan isinya baru memberi kesimpulan. Ini juga penting bagi generasi muda Papua.
Jika masyarakat beranggapan bahwa media massa di Papua itu benar-benar mewakili realitas, dan menjalankan fungsinya sebagai media kontrol publik, itulah media yang berpihak dan mewakili masyarakat yang termarginalkan atau tertindas oleh sistem yang ada.
Perlu diketahui bahwa media itu menjadi sebuah rujukan bagi masyarakat Papua, sebab selain memberitakan kebenaran, media juga turut mendidik masyakat. Dengan demikian, media yang layak dikonsumsi bukan lagi berorientasi pada bisnis dan rubrikasi yang ditentukan oleh pemerintah.
Berangkat dari kesadaran tersebut apakah orang Papua harus mendirikan media independen banyak-banyak untuk mengakomodir kepentingan rakyat Papua? Ini pertanyaan yang harus dipecahkan bersama, baik oleh OAP, maupun non-OAP yang tinggal di Papua untuk mendapatkan informasi yang akurat.
Kebangkitan media online—media alternatif di Papua, merupakan suatu bentuk perlawanan orang Papua terhadap dominasi kekuasaan pemerintah dalam pemberitaan di media massa. Apakah ini wajah pers modern atau jurnalisme kolonial? Mari kita refleksikan bersama. Namun, yang terpenting adalah OAP sudah memahami bagaimana manajemen dan kepemilikan media yang menjurus ke jurnalisme kolonial.
Jurnalisme kolonial itu akan tampak dalam pemberitaan yang memutar-balikkan fakta. Jujur, bahwa ketika rakyat mulai memahami praktik media media seperti penjelasan di atas, maka ini (jurnalisme alternatif) akan menjadi senjata melawan penindasan. (*)

Sumber:
Jubi

Selamat Merayakan Hari Kemerdekaan Papua New Guinea Yang Ke-42

Posted by Admin:Yupiwo Apogo News | Jumat, 15 September 2017 | Posted in , ,

Hari kemerdekaan Pgn Ke-42
YUPIWO APOGO |NEWS © 2017

UCAPAN:

Kami admin Yupiwo Apogo News dan Bangsa Papua barat mengucapkan,
Selamat merayakan hari ulang tahun kemedekaan PNG yang Ke-42


#TERPOPULER

#Translate

Tayangan Laman

# FIRMAN TUHAN

# FIRMAN TUHAN

# visitor

Flag Counter